Rapor Merah 2025: TKA Anjlok, Kekerasan Sekolah Meroket

Table of Contents

Dunia pendidikan Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Laporan terbaru yang mencuat di awal tahun 2025, sebagaimana disorot oleh berbagai media termasuk Batam Pos, melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan: sebuah ‘Rapor Merah’ yang menuntut perhatian serius dari semua pihak. Dua indikator krusial menunjukkan tren yang berlawanan dan sama-sama destruktif—penurunan signifikan dalam kualitas akademik yang dicerminkan oleh anjloknya skor Tes Kompetensi Akademik (TKA), diiringi dengan lonjakan kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang mencapai angka fantastis 600%.

Kombinasi antara kemerosotan prestasi intelektual dan krisis keamanan sosial di sekolah ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras tentang kegagalan sistemik dalam menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Artikel ini mengupas tuntas mengapa rapor merah ini terjadi, dampak jangka panjangnya, dan langkah-langkah yang harus segera diambil untuk menyelamatkan generasi mendatang.

Deklinasi Kualitas Akademik: Anjloknya Skor Tes Kompetensi Akademik (TKA)

Tes Kompetensi Akademik (TKA) merupakan salah satu tolok ukur penting untuk menilai kesiapan siswa memasuki jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja. TKA dirancang untuk menguji kemampuan penalaran, pemecahan masalah, dan penguasaan konsep dasar yang esensial. Penurunan skor TKA secara kolektif mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam proses pembelajaran di tingkat dasar dan menengah.

Data yang dirilis menunjukkan bahwa rata-rata skor TKA siswa lulusan 2024/2025 mengalami penurunan yang mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak hanya terjadi di satu mata pelajaran, melainkan merata di hampir semua domain, mulai dari kemampuan literasi numerasi hingga penalaran kuantitatif.

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi kontributor utama anjloknya skor ini. Pertama, dampak berkepanjangan dari learning loss akibat pandemi COVID-19. Meskipun kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka telah pulih, waktu yang hilang dan adaptasi kurikulum yang tergesa-gesa menyisakan kesenjangan pemahaman konsep yang sulit dikejar dalam waktu singkat. Kedua, efektivitas implementasi kurikulum baru yang belum optimal. Transisi kurikulum seringkali tidak diimbangi dengan pelatihan guru yang memadai, mengakibatkan proses transfer pengetahuan menjadi kurang mendalam dan lebih berfokus pada capaian administratif.

Implikasi dari penurunan skor TKA sangat luas. Sekolah yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik rendah akan kesulitan bersaing, baik di tingkat nasional maupun global. Lebih jauh lagi, hal ini mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan, menghambat inovasi, dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Krisis Keamanan Sekolah: Lonjakan 600% Kasus Kekerasan

Jika penurunan TKA mencerminkan krisis intelektual, maka lonjakan kasus kekerasan sebesar 600% di lingkungan sekolah menunjukkan krisis moral dan keamanan yang jauh lebih mendesak. Angka yang mengejutkan ini, yang bersumber dari laporan kasus yang tercatat secara resmi, mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari perundungan (bullying) fisik dan verbal, kekerasan seksual, hingga kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap siswa, atau sebaliknya.

Peningkatan 600% ini menunjukkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi ‘rumah kedua’ yang aman bagi anak-anak, justru berubah menjadi tempat yang rentan dan berbahaya. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa lonjakan ini bukan hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah kasus, tetapi juga oleh faktor kesadaran dan pelaporan. Namun, meskipun kesadaran pelaporan meningkat, angka yang sedrastis ini tetap menyoroti adanya kegagalan sistem pengawasan dan pencegahan di tingkat institusi pendidikan.

Kekerasan di sekolah menciptakan lingkungan toksik yang merusak mental siswa. Korban kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis jangka panjang, penurunan motivasi belajar, dan bahkan memutuskan untuk putus sekolah. Ironisnya, pelaku kekerasan sendiri seringkali merupakan korban dari lingkungan atau sistem yang tidak mengajarkan empati dan resolusi konflik secara sehat.

Mengapa Kekerasan Meroket?

Salah satu hipotesis yang diajukan para pengamat pendidikan adalah minimnya fokus pada pengembangan karakter dan kesehatan mental (mental health) siswa. Sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada pencapaian akademik (yang ironisnya, skornya juga anjlok) seringkali mengabaikan kebutuhan emosional dan sosial siswa.

Selain itu, peran Guru Bimbingan Konseling (BK) yang seringkali hanya dijadikan polisi sekolah atau petugas tata tertib, bukan sebagai konselor profesional, juga memperparah situasi. Ketika siswa menghadapi tekanan akademik atau masalah pribadi, mereka tidak memiliki saluran yang aman dan terpercaya untuk mencari bantuan, sehingga melampiaskan frustrasi melalui perilaku agresif atau kekerasan.

Mencari Akar Permasalahan: Kegagalan Sistemik dan Lingkungan Belajar

Fenomena Rapor Merah 2025 ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia bersifat dualistik dan saling terkait. Rendahnya kompetensi akademik (TKA anjlok) dan tingginya kekerasan (naik 600%) adalah dua sisi mata uang yang sama: kegagalan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang seimbang.

Sistem pendidikan yang sehat seharusnya menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Ketika tekanan akademik tinggi (didorong oleh tuntutan kurikulum dan orang tua) tetapi dukungan emosional dan lingkungan yang aman tidak tersedia, hasilnya adalah siswa yang stres, rentan, dan agresif.

Kegagalan sistemik ini juga terlihat dari kurangnya pelatihan guru yang holistik. Guru, sebagai garda terdepan, perlu dibekali bukan hanya dengan metodologi pengajaran yang efektif, tetapi juga dengan keterampilan manajemen kelas, deteksi dini masalah psikososial siswa, dan teknik resolusi konflik tanpa kekerasan.

Pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan evaluasi total terhadap alokasi anggaran dan prioritas pendidikan. Apakah dana lebih banyak dialokasikan untuk infrastruktur fisik, ataukah untuk peningkatan kapasitas guru dan program kesehatan mental siswa? Data Rapor Merah 2025 mengindikasikan bahwa investasi dalam aspek non-kognitif, seperti keamanan dan kesejahteraan emosional, masih jauh dari memadai.

Langkah Mendesak Menuju Pemulihan

Menghadapi Rapor Merah yang begitu mencolok, diperlukan intervensi cepat dan terstruktur. Tidak cukup hanya menambal lubang, tetapi perlu perombakan filosofi pendidikan.

1. Restrukturisasi Kurikulum dan Penekanan pada Keterampilan Abad ke-21

Kurikulum harus direvisi agar lebih fokus pada penguasaan konsep esensial dan pengembangan keterampilan kritis, bukan sekadar menghafal materi yang diujikan di TKA. Pembelajaran harus mendorong kemampuan berpikir analitis, kreativitas, dan kolaborasi.

2. Penguatan Ekosistem Anti-Kekerasan (Zero Tolerance)

Setiap sekolah wajib menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun. Mekanisme pelaporan harus dijamin kerahasiaannya dan diakses dengan mudah oleh siswa. Pelatihan rutin bagi seluruh staf sekolah dan siswa tentang pencegahan perundungan dan kesetaraan gender adalah keharusan.

3. Prioritas Kesehatan Mental dan Peran Guru BK

Anggaran harus dialokasikan untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualifikasi Guru BK. Guru BK harus berfungsi sebagai konselor profesional yang fokus pada kesejahteraan mental siswa, bukan sekadar petugas disiplin. Sekolah perlu memiliki program dukungan psikososial yang terstruktur.

4. Pelatihan Guru yang Holistik dan Berkelanjutan

Pelatihan guru tidak boleh hanya bersifat teknis (mengajar materi), tetapi harus mencakup aspek pedagogi yang sensitif terhadap trauma (trauma-informed pedagogy), resolusi konflik, dan membangun hubungan positif dengan siswa.

Kesimpulan

Rapor Merah Pendidikan Indonesia 2025 adalah panggilan darurat. Anjloknya skor TKA dan lonjakan kekerasan sekolah sebesar 600% menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi krisis ganda: krisis kompetensi intelektual dan krisis keamanan emosional. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak siswa yang pintar, tetapi juga siswa yang berkarakter, berempati, dan merasa aman di lingkungan belajarnya.

Jika kedua masalah ini tidak segera ditangani secara terintegrasi dan serius, Indonesia berisiko kehilangan potensi emas generasinya. Pemulihan memerlukan komitmen kolektif dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Sudah saatnya pendidikan Indonesia beralih dari sekadar mengejar angka kelulusan menjadi fokus pada pembentukan manusia seutuhnya.