Gelombang Desakan RI Keluar dari Board of Peace Menguat Pasca-Serangan AS-Israel ke Iran
Posisi Indonesia dalam organisasi internasional Board of Peace (BoP) kini berada di ujung tanduk. Menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026, berbagai pihak di dalam negeri mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyatakan pengunduran diri dari keanggotaan badan perdamaian tersebut.
Desakan ini muncul karena keterlibatan Indonesia di BoP dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, terutama setelah BoP dianggap gagal mencegah agresi militer terhadap kedaulatan negara lain.
Alasan Utama Desakan Indonesia Keluar dari BoP
Sejumlah tokoh politik, organisasi keagamaan, hingga pengamat internasional menyuarakan kekhawatiran yang sama mengenai dampak tetap bertahannya Indonesia di BoP. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi dasar desakan tersebut:
1. Pelanggaran Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP justru mencederai amanat konstitusi. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya berada dalam organisasi yang membiarkan invasi militer, seperti serangan yang menargetkan Teheran dan menyebabkan wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
2. BoP Dinilai Sebagai "Stempel" Legitimasi Perang
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut bahwa BoP yang awalnya dibentuk untuk perdamaian kawasan konflik, kini justru terkesan menjadi alat untuk melegitimasi agresi. Ia memperingatkan agar Indonesia jangan sampai dijadikan "stempel" bagi pihak-pihak yang ingin memperluas eskalasi perang di Timur Tengah.
3. Kecaman dari Organisasi Keagamaan (MUI, PBNU, PGI)
MUI: Melalui tausiyah resminya, MUI mendesak pemerintah mencabut keanggotaan karena BoP terbukti tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina dan justru memicu kemudaratan global.
PBNU: Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengecam serangan tersebut sebagai tindakan brutal yang merusak tatanan internasional.
PGI: Menilai keterlibatan AS dan Israel di Iran memperluas lingkaran kekerasan yang mengancam keamanan internasional.
Dampak Strategis dan Operasi Pasukan TNI (ISF)
Selain masalah diplomasi, pengunduran diri dari BoP juga berkaitan dengan rencana penggelaran 8.000 personel TNI dalam pasukan International Security Force (ISF) ke Palestina.
Banyak pihak mengkhawatirkan:
Keamanan Pasukan: Keberadaan pasukan asing mulai mendapat penolakan di wilayah konflik.
Beban Fiskal: Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang, alokasi anggaran besar untuk operasi militer luar negeri dinilai perlu dikaji ulang demi stabilitas ekonomi nasional.
Respons Pemerintah: Presiden Prabowo Siap Evaluasi
Menanggapi derasnya kritik, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tengah melakukan pemetaan ulang navigasi politik luar negeri Indonesia. Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa opsi untuk keluar dari BoP kini terbuka lebar.
"Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP tetap menjalankan misinya. Kalau tidak (efektif), ya kita keluar. Beliau sangat jelas soal itu," ujar Hassan usai bertemu Presiden di Istana Merdeka.
Kesimpulan
Situasi geopolitik yang memanas antara AS, Israel, dan Iran telah menempatkan Indonesia pada posisi dilematis. Keputusan untuk tetap bertahan atau hengkang dari Board of Peace akan menjadi ujian besar bagi konsistensi diplomasi Indonesia di panggung dunia pada tahun 2026 ini.
Kata Kunci (Keywords): Indonesia keluar Board of Peace, Serangan AS-Israel ke Iran 2026, Presiden Prabowo evaluasi BoP, Politik luar negeri bebas aktif, Konflik Timur Tengah 2026, Pasukan ISF TNI.
Post a Comment